Ilustrasi Gaji 13
SUNGAI PENUH– Keterlambatan pencairan gaji ke-13 ASN di Kota Sungai Penuh bukan sekadar persoalan teknis. Lebih dari itu, kondisi ini mulai memunculkan pertanyaan serius terkait tata kelola keuangan daerah.
Di tengah kebutuhan pegawai yang meningkat, terutama menjelang tahun ajaran baru, hak yang seharusnya rutin diterima justru tertahan tanpa kepastian waktu. Pemerintah daerah berdalih masih menunggu transfer dana dari pusat. Namun alasan ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kegelisahan publik.
Fakta bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) telah habis digunakan untuk belanja rutin memunculkan pertanyaan lanjutan: apakah perencanaan anggaran telah disusun dengan matang? Ataukah terdapat persoalan dalam pengelolaan prioritas keuangan daerah?
BACA JUGA:Pemkot Sungai Penuh Lantik 56 Pejabat, Perkuat Kinerja dan Pelayanan Publik
Dengan kebutuhan mencapai Rp18 miliar, keterlambatan ini jelas bukan angka kecil. Dampaknya pun tidak ringan, karena menyangkut daya beli dan stabilitas ekonomi keluarga ASN yang selama ini mengandalkan gaji ke-13 sebagai penopang tambahan.
Sorotan DPRD menjadi sinyal bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Ketika lembaga legislatif sendiri mengaku terkejut, publik tentu berhak mempertanyakan koordinasi dan komunikasi di internal pemerintahan.
Transparansi menjadi kata kunci yang kini dituntut. Tanpa penjelasan terbuka, ruang spekulasi akan terus melebar dan berpotensi menggerus kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
Di sisi lain, ketergantungan penuh pada transfer pusat juga memperlihatkan rapuhnya kemandirian fiskal daerah. Situasi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar menunggu dana turun.
BACA JUGA:Didesak Gunakan Hak Angket, DPRD Kota Jambi Dinilai Setengah Hati Sikapi Polemik Sampah
Kini, yang dinanti bukan hanya pencairan gaji ke-13, tetapi juga keberanian pemerintah untuk membuka kondisi sebenarnya. Sebab di balik angka Rp18 miliar, ada ribuan ASN yang menggantungkan harapan pada kepastian, bukan sekadar janji. (*)