Ilustrasi
SUNGAI PENUH – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sungai Penuh mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam pembahasan tersebut, DPRD menyoroti efektivitas pelaksanaan program serta manfaat penggunaan anggaran bagi masyarakat.
Rapat yang digelar Selasa (30/6) dipimpin Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa, S.Sos., M.M., dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota Banggar, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
BACA JUGA:Gaji ke-13 ASN Sarolangun Tak Kunjung Cair, Beban Pegawai Tembus 46 Persen APBD!
Dalam pembahasan, Banggar menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD 2025. Selain mencermati tingkat serapan anggaran, DPRD juga meminta pemerintah daerah memastikan setiap program yang dilaksanakan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Banggar turut memberikan sejumlah catatan terhadap capaian kinerja beberapa program yang dinilai perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran daerah lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa menegaskan, pertanggungjawaban APBD tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.
"Jangan sampai APBD hanya habis di laporan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil nyata. Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya slogan, tapi harus terlihat dari dampak program di lapangan," tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara akuntabel serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
BACA JUGA:Pemkot Sungai Penuh Lantik 56 Pejabat, Perkuat Kinerja dan Pelayanan Publik
Melalui pembahasan tersebut, Banggar DPRD juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyempurnaan pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang. Rekomendasi itu diharapkan menjadi dasar perbaikan agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran semakin efektif serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (*)