Petugas saat melakukan pemadaman api akibat kebakaran hutan dan lahan
MUARO JAMBI – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengambil langkah antisipatif menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih muncul di sejumlah wilayah. Penanganan karhutla kini ditingkatkan ke status Tanggap Darurat Bencana.
Penetapan status tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Kamis (27/8) sore.
Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, menyebut keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi karhutla di lapangan. Meski titik api disebut mulai berkurang, potensi kebakaran masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
BACA JUGA:Karhutla Bakar Sekitar Satu Hektare Lahan di Rimbo Tengah, Tim Gabungan Bergerak Cepat
“Memang hari ini masih ada titik api di Muaro Jambi, tetapi tidak sebesar kemarin. Tetap kita usahakan pemadaman,” ujar Junaidi.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga kondisi semakin parah baru mengambil langkah penanganan. Dengan status tanggap darurat, koordinasi dan pengerahan sumber daya untuk menangani karhutla diharapkan dapat dilakukan lebih cepat.
Junaidi mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan dan evaluasi bersama lintas sektor. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan dampak karhutla terhadap masyarakat maupun lingkungan dalam menentukan kebijakan tersebut.
“Kita menaikkan status menjadi darurat. Ini hasil dari rapat dan koordinasi yang kami lakukan untuk menangani masalah karhutla,” katanya.
Pasca-penetapan status tersebut, Pemkab Muaro Jambi bersama unsur terkait akan meningkatkan koordinasi dalam penanganan titik-titik api. Upaya pemadaman terus dilakukan agar kebakaran tidak meluas ke wilayah lain.
BACA JUGA:Lindungi Warga dari Asap Karhutla, Danrem 042/Garuda Putih Bagikan Masker
Junaidi menegaskan, langkah pemerintah bukan semata-mata karena jumlah titik api yang ada saat ini, melainkan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan memburuknya kondisi di lapangan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak ingin bertindak setelah kebakaran terlanjur meluas. Karena itu, peningkatan status diharapkan dapat memperkuat langkah pencegahan sekaligus mempercepat respons apabila ancaman karhutla kembali meningkat akibat kondisi cuaca. (*)