Petugas gabungan tengah mengupayakan pemadam kebakaran lahan kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
JAMBI – Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi terus menjadi perhatian. Hingga pertengahan September 2026, hasil pemantauan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mencatat sekitar 20,8 ribu hektare areal telah teridentifikasi terbakar di sembilan kabupaten/kota.
Di tengah meluasnya kebakaran tersebut, analisis spasial citra satelit Sentinel-2 yang dilakukan KKI Warsi menemukan adanya irisan antara area terbakar dengan sekitar 30 perkebunan kelapa sawit dan 14 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).
Temuan ini membuka kebutuhan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di lapangan, terutama untuk memastikan kondisi kawasan, sumber api serta faktor yang menyebabkan kebakaran terjadi.
Namun, KKI Warsi menegaskan bahwa irisan spasial tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti penyebab kebakaran ataupun pihak yang bertanggung jawab.
"Data tersebut merupakan hasil analisis spasial dan tidak serta-merta menunjukkan penyebab ataupun pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran," kata Manajer Komunikasi KKI Warsi, Rudi Syaf, melalui keterangan di Jambi, Jumat.
Menurut Rudi, data spasial tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai informasi awal untuk menentukan titik atau kawasan yang perlu diverifikasi secara langsung.
Dengan luas kebakaran yang mencapai puluhan ribu hektare, verifikasi lapangan dinilai penting untuk mengurai kondisi sebenarnya di masing-masing lokasi.
20 Ribu Hektare Terbakar, 2 Ribu Hektare di Gambut
Persoalan menjadi lebih kompleks karena sebagian areal yang terbakar berada di kawasan gambut.
Dari sekitar 20 ribu hektare areal terbakar yang dianalisis, sekitar 2 ribu hektare berada di kawasan gambut. Bahkan sekitar 200 hektare di antaranya merupakan gambut dalam dengan kedalaman lebih dari tiga meter dan berstatus hutan lindung.
Warsi juga mencatat lebih dari separuh kebakaran pada kawasan gambut berada di wilayah berstatus areal penggunaan lain (APL).
Kondisi gambut yang mengering membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit. Api tidak hanya dapat terlihat di permukaan, tetapi juga berpotensi menjalar di bawah tanah sehingga kembali memunculkan titik api setelah kebakaran dianggap padam.
Karena itu, penanganan tidak cukup berhenti pada pemadaman kobaran api.
Pendinginan, pemantauan ulang serta pemeriksaan pascakebakaran diperlukan untuk memastikan bara tidak kembali memicu kebakaran baru.
Sarolangun dan Tebo Jadi Wilayah dengan Kebakaran Besar
Berdasarkan pemetaan Warsi, kebakaran tersebar di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
Sarolangun tercatat sebagai salah satu wilayah dengan luasan kebakaran terbesar, mencapai sekitar 5,9 ribu hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 4 ribu hektare berada di kawasan hutan produksi.
Kemudian Tebo mencatat hampir 5,2 ribu hektare areal terbakar, dengan sekitar 3,4 ribu hektare berada di kawasan hutan produksi.
Sementara Batang Hari tercatat sekitar 4,9 ribu hektare. Areal tersebut meliputi sekitar 2,1 ribu hektare hutan produksi terbatas, 1,3 ribu hektare hutan produksi dan sekitar 1,2 ribu hektare taman hutan raya.
Secara keseluruhan, dari sekitar 20,8 ribu hektare areal yang teridentifikasi terbakar, sekitar 10,3 ribu hektare berada di kawasan hutan produksi, 4,7 ribu hektare di hutan produksi terbatas (HPT) dan sekitar 3 ribu hektare di APL.
Selebihnya berada di kawasan taman hutan raya dan taman nasional. Ekosistem gambut juga menjadi bagian dari wilayah yang terdampak.
Bukan Sekadar Memadamkan Api
Rudi mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama. Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah, aparat, Manggala Agni, BPBD, masyarakat peduli api, dunia usaha dan berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam penanggulangan kebakaran.
Namun, besarnya luasan kebakaran membuat penanganan perlu dilakukan secara lebih terpadu.
Menurutnya, perusahaan pemegang izin, pengelola kawasan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat dan unsur terkait lainnya memiliki peran dalam memperkuat kesiapsiagaan, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Data spasial, kata Rudi, dapat menjadi salah satu instrumen untuk menentukan prioritas verifikasi dan penanganan. Namun, data tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan langsung agar fakta di lapangan dapat diketahui secara utuh.
BACA JUGA:Karhutla Terjadi Dekat di Jalur Gajah Tebo, BKSDA Pastikan Satwa Liar Tetap Aman
Warsi juga mendorong penguatan sistem deteksi dini, terutama di kawasan yang memiliki sejarah kebakaran dan wilayah gambut.
"Pemantauan dan deteksi dini perlu diperkuat, terutama di wilayah yang memiliki riwayat kebakaran dan kawasan gambut. Selain itu, pemadaman harus diprioritaskan pada lokasi yang berpotensi meluas dan lokasi yang berada dekat dengan permukiman serta aktivitas masyarakat," harap Rudi.
Dengan luasan kebakaran yang telah menembus 20,8 ribu hektare, tantangan penanganan karhutla Jambi kini bukan hanya bagaimana memadamkan api yang sudah berkobar, tetapi juga bagaimana memastikan titik-titik rawan tidak kembali terbakar dan setiap lokasi yang memiliki indikasi persoalan dapat diverifikasi secara terbuka di lapangan. (*)