Foto ilustrasi petugas memadamkan api Karhutla
MUARASABAK – Keterlibatan perusahaan menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim). Perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan kebakaran diminta berperan aktif membantu petugas pemadam kebakaran, terutama di sekitar area operasional masing-masing.
Komandan Kodim (Dandim) 0419/Tanjab, Letkol Zulfiandi, menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah dan aparat keamanan. Dukungan dari dunia usaha serta masyarakat diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman di lapangan.
Hal itu disampaikan Zulfiandi dalam rapat koordinasi lanjutan penanganan karhutla dan kabut asap yang melibatkan pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, perusahaan, dan unsur masyarakat pada 16 Oktober.
BACA JUGA: Helikopter MI-17 Dikerahkan ke Jambi, Pemadaman Karhutla Sasar Gambut yang Sulit Dijangkau
Menurutnya, perusahaan yang berada di sekitar titik kebakaran diharapkan tidak hanya mengikuti koordinasi, tetapi juga memberikan dukungan nyata sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
“Penanganan api bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, TNI, atau Polri, melainkan tanggung jawab bersama. Kami mengimbau perusahaan, terutama yang berada di sekitar lokasi kebakaran, agar ikut membantu petugas,” tegasnya.
Saya berharap perusahaan yang telah terlibat dapat melanjutkan dukungannya. Sementara itu, perusahaan yang belum berpartisipasi diharapkan segera mengambil peran dalam upaya pengendalian kebakaran.
Penanganan Difokuskan di Sadu dan Berbak
Dalam rapat koordinasi tersebut, para pihak juga menyepakati pembagian klaster penanganan karhutla. Skema ini ditujukan untuk memperjelas pembagian wilayah kerja, mempercepat mobilisasi personel, serta memastikan dukungan peralatan dapat diarahkan sesuai kebutuhan.
Melalui Pembagian tugas yang lebih terkoordinasi, pemerintah berharap penanganan kebakaran dapat berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pengerahan sumber daya.
Untuk sementara, perhatian penanganan dipusatkan di Kecamatan Sadu dan Berbak karena masih ditemukan titik api di kedua wilayah tersebut.
Wakil Bupati Tanjabtim, Muslimin Tanja, tekanan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor agar pemadaman berjalan lebih cepat dan dampak kabut asap dapat ditekan.
“Penanganan kabut asap di Kabupaten Tanjabtim harus terus dilakukan. Koordinasi lintas sektoral juga harus ditingkatkan, terutama untuk penanganan yang terfokus di Kecamatan Sadu dan Berbak,” ujarnya.
Antisipasi Karhutla Sebelum Hujan Turun
Tantangan penanganan karhutla juga berkaitan dengan kondisi cuaca. Berdasarkan informasi yang disampaikan BMKG dalam rapat, musim hujan di wilayah Jambi diperkirakan mulai pada akhir Oktober 2026. Namun, hujan di Kecamatan Sadu dan Berbak diprediksi baru turun pada pekan kedua November.
Kondisi tersebut membuat upaya pemadaman dan pencegahan perlu terus diperkuat sebelum hujan merata di wilayah rawan kebakaran.
BACA JUGA: Kabut Asap Tekan Penghasilan Pekerja Harian, Al Haris Salurkan 250 Paket Bansos
Dalam pembahasan itu, turut mengusulkan penetapan status darurat darurat karhutla untuk periode 31 Oktober s/d 30 November 2026. Usulan tersebut masih memerlukan pembahasan dan penetapan sesuai mekanisme pemerintah daerah.
Dengan kondisi kebakaran yang masih membutuhkan penanganan, dukungan perusahaan, kesiapan personel, dan koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla di Tanjabtim.
Pemerintah daerah bersama aparat dan pihak terkait diharapkan terus memperkuat langkah pemadaman serta pencegahan agar kebakaran tidak meluas dan dampak kabut asap terhadap masyarakat dapat diminimalkan. (*)