Krisis Solar Kian Parah, YLKI Minta Aparat Sikat Penimbun Tanpa Ampun

JAMBI–Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU Kota Jambi kembali memunculkan pertanyaan besar tentang efektivitas pengawasan distribusi solar subsidi. Di tengah kondisi yang terus berulang, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Jambi menilai persoalan tersebut bukan sekadar dipicu tingginya kebutuhan masyarakat, melainkan kuat diduga berkaitan dengan masih longgarnya pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Ketua YLKI Provinsi Jambi, Ibnu Kholdun, menegaskan penindakan tidak boleh berhenti pada pelangsir yang terlihat di lapangan. Aparat penegak hukum diminta membongkar hingga ke pihak-pihak yang diduga menjadi penampung BBM subsidi, karena rantai distribusi ilegal dinilai menjadi akar persoalan.

BACA JUGA:Kejari Muaro Jambi Musnahkan Barang Bukti Narkoba dan BBM Ilegal, Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum

"Kalau hanya pelangsir yang ditindak, persoalan tidak akan selesai. Penampung yang diduga menerima BBM dalam jumlah besar juga harus menjadi sasaran penegakan hukum," ujarnya.

Menurut Ibnu, selama tempat-tempat penampungan yang diduga menampung solar subsidi masih beroperasi, praktik pelangsiran akan terus menemukan ruang. Ia menilai keberadaan lokasi-lokasi tersebut menjadi magnet yang mendorong penyalahgunaan BBM subsidi demi meraup keuntungan dari selisih harga solar subsidi dengan non-subsidi.

YLKI juga mempertanyakan efektivitas sistem barcode yang selama ini digadang-gadang menjadi instrumen pengendalian distribusi. Berdasarkan temuan yang diterima lembaganya, terdapat dugaan kendaraan memiliki lebih dari satu barcode sehingga dapat melakukan pengisian solar subsidi berulang kali di SPBU berbeda.

Jika dugaan tersebut benar, kata Ibnu, maka sistem pengawasan yang ada masih menyisakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Akibatnya, kuota BBM subsidi berpotensi lebih dulu habis sebelum dinikmati masyarakat yang benar-benar berhak.

"Kami menduga ada kendaraan yang menggunakan lebih dari satu barcode sehingga bisa berpindah-pindah SPBU untuk kembali mengisi solar subsidi," katanya.

YLKI juga menilai pemerintah daerah belum menunjukkan pengawasan yang maksimal di lapangan. Hingga kini, menurut Ibnu, belum terlihat adanya petugas yang secara khusus melakukan verifikasi barcode maupun mengawasi kendaraan yang berulang kali mengantre di SPBU.

Ia mendorong pemerintah menempatkan personel secara rutin di SPBU agar distribusi BBM subsidi dapat diawasi secara langsung, bukan hanya saat antrean sudah memicu kemacetan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Jambi memastikan aturan pembatasan penggunaan solar bagi kendaraan roda enam atau lebih masih tetap diberlakukan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Amran, menyatakan Surat Edaran Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2025 masih berlaku karena belum ada regulasi baru yang menggantikannya.

Amran menjelaskan pengawasan tetap dilakukan melalui tim gabungan dan Satgas, namun sifatnya masih insidentil. Petugas akan diterjunkan ketika terjadi antrean panjang atau kemacetan di kawasan SPBU.

BACA JUGA:Puluhan Jerigen Solar Subsidi Diamankan, Polisi Dalami Dugaan Celah Distribusi dan Penerbitan Rekomendasi

"Apabila terjadi antrean panjang atau kemacetan di SPBU, tim akan turun untuk melakukan pengaturan," kata Amran.

Meski demikian, YLKI berpandangan pendekatan tersebut belum cukup untuk memutus mata rantai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Lembaga itu mendesak pengawasan dilakukan secara konsisten, disertai razia terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi penampungan solar subsidi, sehingga distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan antrean panjang yang selama ini dikeluhkan masyarakat tidak terus menjadi pemandangan rutin. (*)