Viral di Media Sosial, Irak Gerebek Anggota Parlemen dan Sita Uang, Emas Batangan serta Pakaian Dalam Emas

BAGHDAD – Pemerintah Irak melancarkan operasi antikorupsi besar-besaran dengan menyita aset fantastis milik seorang anggota parlemen, Hind al-Abbasi, pada Selasa (30/6/2026). Aparat berhasil mengamankan uang tunai senilai 57 juta dolar AS, 27 kilogram emas batangan, serta pakaian dalam berbahan emas yang diduga milik pejabat tersebut.

Operasi ini digelar setelah intelijen mengungkap dugaan penyalahgunaan dana publik dan penerimaan fasilitas ilegal. Juru bicara operasi menegaskan, semua barang bukti kini diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut, termasuk menelusuri asal-usul aset.

BACA JUGA:Bendahara Desa Lok Bangkai di HSU Ditahan Kejari, Dugaan Korupsi Dana Desa Rp646 Juta untuk Hadiah TikTok

Temuan yang mencengangkan ini memicu kemarahan publik, khususnya di media sosial, dengan tagar #IrakMelawanKorupsi menjadi trending. Aset yang disita dinilai sangat berlebihan mengingat kondisi ekonomi rakyat Irak yang belum pulih.

Hingga kini, Hind al-Abbasi belum memberikan klarifikasi resmi. Namun, pengamat menekankan agar proses hukum dilakukan transparan dan bebas dari kepentingan politik. Dr. Ahmed al-Rawi menilai operasi ini sebagai sinyal positif komitmen pemerintah membersihkan pejabat tinggi dari praktik korupsi, tetapi menegaskan perlunya pengadilan untuk memastikan efek jera.

Kasus ini menjadi salah satu pengungkapan korupsi terbesar di Irak dalam beberapa tahun terakhir, dengan nilai total aset yang disita setara lebih dari 100 miliar rupiah. Pemerintah terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, menandai langkah nyata dalam penegakan hukum antikorupsi di wilayah Timur Tengah.

BACA JUGA:Polda Jambi Ungkap 57 Kasus SDA, BBM Subsidi dan PETI Jadi Sorotan Semester I 2026

Informasi awal mengenai penggerebekan ini pertama kali viral melalui akun media sosial bndct.id, kemudian tersebar luas di berbagai platform. Masyarakat diimbau menunggu informasi resmi dari lembaga berwenang agar berita yang diterima akurat dan terverifikasi. (*)