Kejar Potensi PAD, Samsat Tanjabtim Minta Kendaraan Operasional Perusahaan Dimutasikan

MUARASABAK — Aktivitas perusahaan berlangsung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jalan daerah digunakan setiap hari, tetapi sebagian kendaraan operasionalnya justru masih tercatat sebagai kendaraan luar daerah. Kondisi ini membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor dari armada tersebut belum masuk ke Tanjabtim.

Persoalan itulah yang kini menjadi perhatian UPTD Samsat Kabupaten Tanjabtim. Samsat mulai menyisir perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut dan mendorong agar kendaraan operasional mereka dimutasikan ke seri nomor polisi Tanjabtim.

Kepala UPTD Samsat Tanjabtim, Rosi Parlina, mengatakan langkah yang ditempuh sejauh ini masih berupa sosialisasi dan pembinaan. Belum ada penindakan terhadap perusahaan yang kendaraannya masih menggunakan nomor polisi dari daerah lain.

BACA JUGA:Kendaraan Dinas Dinkes Kerinci Ditilang, Pajak Belum Bayar dan Pengemudi Tak Miliki SIM

Menurutnya, persoalan bukan sekadar soal pelat nomor. Kendaraan tersebut digunakan untuk menunjang aktivitas perusahaan di Tanjabtim dan setiap hari memanfaatkan infrastruktur jalan yang dibangun serta dipelihara pemerintah daerah.

Di sisi lain, ketika kendaraan masih terdaftar dengan seri luar daerah, penerimaan pajaknya tetap tercatat di wilayah asal kendaraan.

"Imbauan, mensosialisasikan imbauan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Tanjabtim agar dapat dimutasikan ke seri Tanjung Jabung Timur. Karena operasional mereka di sini dan menggunakan jalan kita," kata Rosi.

Samsat sejauh ini telah mendatangi sekitar 12 perusahaan. Sosialisasi dilakukan di sejumlah kawasan, di antaranya Sabak Barat, Sabak Timur, dan Geragai.

Namun, hasil awal menunjukkan persoalan tersebut belum sepenuhnya terselesaikan. Samsat masih menemukan kendaraan perusahaan yang menggunakan nomor polisi luar daerah, termasuk seri Lampung, Medan, dan Pekanbaru.

Rosi menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanjabtim. Pajak kendaraan bermotor tetap masuk sebagai penerimaan wilayah asal karena administrasi kendaraan belum dipindahkan.

"PAD-nya masuk ke wilayah asal, karena serinya masih luar. Ada seri Lampung, seri Medan. Perusahaan yang ada di wilayah Tanjabtim ini pengusahanya ada yang dari Lampung, Medan, Pekanbaru. Jadi seri kendaraannya masih masing-masing," ujarnya.

Samsat sebenarnya telah mengarahkan perusahaan agar kendaraan yang secara operasional digunakan di Tanjabtim dimutasikan ke wilayah tersebut. Bahkan, usulan surat untuk proses mutasi telah disampaikan.

Tetapi sampai saat ini belum ada perusahaan yang menindaklanjuti usulan tersebut.

"Belum ada. Kita ajukan usulan surat agar bisa dimutasikan ke wilayah kita. Bentuknya pembinaan dan sosialisasi. Itu yang hanya bisa kita lakukan," ungkap Rosi.

Samsat menegaskan pendekatan yang dilakukan belum masuk ranah penertiban atau penindakan. Pemerintah masih mengandalkan kesadaran perusahaan untuk menyesuaikan administrasi kendaraan dengan wilayah tempat armada tersebut beroperasi.

Bagi Tanjabtim, persoalan ini menjadi penting karena semakin banyak kendaraan operasional perusahaan yang terdaftar di luar daerah, semakin besar pula potensi penerimaan pajak kendaraan yang tidak tercatat sebagai penerimaan daerah setempat.

BACA JUGA:Pemprov Jambi Beri Pemutihan Pajak Kendaraan, Tunggakan Bertahun-tahun Cukup Bayar 1 Tahun

Karena itu, Samsat berencana memperluas sosialisasi ke perusahaan lain yang belum didatangi, termasuk perusahaan yang berada di wilayah lebih jauh.

Langkah tersebut diharapkan tidak berhenti pada imbauan. Perusahaan yang aktivitas bisnisnya berlangsung di Tanjabtim juga diharapkan bersedia menertibkan administrasi kendaraan operasionalnya sehingga kontribusi pajak dari armada tersebut dapat kembali memberi manfaat bagi daerah tempat kendaraan itu digunakan. (*)