Empat Kabupaten di Jambi Kembali Dapat Banpres Rp40 Miliar untuk Penanganan Karhutla

JAMBI – Pemerintah memperkuat dukungan anggaran untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi. Empat kabupaten, yakni Tebo, Bungo, Merangin, dan Muaro Jambi, masing-masing memperoleh tambahan bantuan presiden (banpres) sebesar Rp10 miliar untuk menunjang kebutuhan operasional petugas dan peralatan penanganan kebakaran.

Tambahan anggaran tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al Haris dalam rapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di VIP Room Bandara Sultan Thaha Jambi.

Al Haris menjelaskan, dana bantuan akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan logistik tim penanggulangan karhutla serta pengadaan perlengkapan yang diperlukan dalam operasi pemadaman di lapangan.

BACA JUGA:Helikopter MI-17 Dikerahkan ke Jambi, Pemadaman Karhutla Sasar Gambut yang Sulit Dijangkau

Menurutnya, dukungan tersebut diharapkan membantu satuan tugas (satgas) bekerja lebih optimal, terutama dalam menuntaskan titik-titik kebakaran yang masih tersisa.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerima banpres sebesar Rp30 miliar. Bantuan juga dialokasikan kepada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Batanghari, masing-masing Rp15 miliar, serta Kabupaten Sarolangun sebesar Rp10 miliar.

Al Haris mengatakan, kondisi karhutla di Jambi secara umum mulai menunjukkan perbaikan. Kendati demikian, penanganan di sejumlah lokasi tetap dilanjutkan, khususnya pada lahan gambut yang membutuhkan perhatian dalam proses pemadaman dan pembasahan.

Ia menilai, keberhasilan penanganan karhutla memerlukan koordinasi yang konsisten antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas lapangan, dan masyarakat. Selain pemadaman, upaya pencegahan juga harus diperkuat agar kebakaran tidak kembali meluas.

Gubernur turut mengapresiasi perhatian Menteri Kehutanan yang telah beberapa kali mengunjungi Jambi dalam dua bulan terakhir untuk memantau perkembangan penanganan karhutla.

“Alhamdulillah, beliau sudah tiga kali dalam dua bulan ini ke Jambi, meninjau itu semua. Arahan beliau jelas pada kami semua bahwa setiap titik api harus kita atasi bersama-sama, sehingga tidak ada lagi api dan asap yang muncul dari karhutla itu sendiri,” kata Al Haris.

Ia menambahkan, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam pencegahan kebakaran. Warga diharapkan tidak menggunakan api untuk membuka maupun membersihkan lahan karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa kondisi karhutla di Jambi lebih baik dibandingkan tiga minggu sebelumnya. Meski demikian, hasil pemantauan lapangan masih menunjukkan adanya lokasi yang perlu ditangani.

Ia menjelaskan, berdasarkan pemantauan sistem Sipongi, titik panas atau hotspot pada tingkat kepercayaan tertentu sudah tidak terdeteksi. Namun, pengecekan langsung masih menemukan kondisi yang membutuhkan penanganan di dua lokasi.

“Alhamdulillah, keadaan Jambi jauh lebih baik dibandingkan tiga minggu lalu ketika saya datang ke sini. Di Sipongi, untuk tingkat kepercayaan tertentu, hotspot bahkan sudah tidak ada. Meskipun dari pengecekan di lapangan tadi masih ada di dua tempat,” ujarnya.

Raja Juli mengatakan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan di Jambi diperkirakan masih tinggi hingga 2 November 2026. Kondisi tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kelembapan lahan, terutama di wilayah yang rentan terbakar.

Selain mengandalkan hujan, pemerintah akan mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan pembasahan lahan oleh petugas. Patroli gabungan juga akan diperkuat setelah periode hujan tersebut, dengan melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, BNPB, serta instansi terkait lainnya.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru sekaligus menjaga agar kondisi karhutla yang mulai membaik tidak kembali memburuk.

Dalam kesempatan itu, Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan bantuan untuk penanganan karhutla di Jambi melalui dua tahap. Bantuan tahap pertama mencapai Rp85 miliar, sedangkan tahap kedua sebesar Rp40 miliar. Dengan demikian, total bantuan presiden yang disebutkan mencapai Rp125 miliar.

Ia menegaskan, dukungan tersebut berada di luar alokasi anggaran pemerintah melalui APBN dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kehutanan, dana siap pakai BNPB, serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Raja Juli mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah menggunakan anggaran bantuan sesuai kebutuhan dan memastikan setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan.

Presiden, kata dia, meminta agar penggunaan dana dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, pendampingan dari aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

“Pesan Pak Presiden sekali lagi, dana ini dipergunakan Pak Gubernur, Pak Bupati secara efektif, efisien, ya, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu tadi juga ada Pak Kajati, ada Pak Kapolda ya yang saya kira memiliki komitmen untuk mendampingi Pak Gubernur maupun Pak Bupati ya agar kemudian dana ini benar-benar dapat diserap dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat tetap akuntabel dan juga transparan,” tutur Raja Juli.

BACA JUGA:Kabut Asap Tekan Penghasilan Pekerja Harian, Al Haris Salurkan 250 Paket Bansos

Ia juga mengajak masyarakat mengambil bagian dalam upaya pencegahan dengan tidak membakar hutan maupun lahan. Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya dirasakan oleh warga di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat secara luas.

“Ini adalah tanggung jawab kolektif kita. Oleh karena itu, saya meminta kepada masyarakat agar tidak lagi membakar hutan dan lahan. Ini betul-betul membuat kita sengsara,” tegasnya.

Pemerintah berharap tambahan dukungan anggaran, penguatan operasi lapangan, serta keterlibatan masyarakat dapat membantu menuntaskan kebakaran yang masih tersisa dan mencegah munculnya titik api baru di Provinsi Jambi. (*)