Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, merespons tuntutan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Jambi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
JAMBI – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, merespons tuntutan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Jambi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, berbagai kekurangan yang ditemukan di lapangan harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola program, bukan alasan untuk menghentikannya.
Ivan menegaskan DPRD Provinsi Jambi memiliki komitmen yang sama dengan masyarakat, yakni memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan bebas dari penyimpangan.
“Kami mengapresiasi perhatian dan aspirasi Aliansi Masyarakat Jambi terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Pada prinsipnya, DPRD memiliki komitmen yang sama untuk memastikan program ini tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ivan, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, program yang menyasar anak sekolah, peserta didik PAUD, ibu hamil, dan kelompok rentan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, ia menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah memperbaiki sistem pengawasan dan pelaksanaan program agar lebih efektif dan transparan.
“Jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, maka yang harus diperbaiki adalah tata kelola, pengawasan, dan kualitas pelaksanaannya, bukan menghentikan manfaat yang diterima masyarakat,” tegasnya.
Kawal Anggaran dan Kualitas Gizi
Ivan juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. DPRD, kata dia, akan terus mengawal agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ia mengingatkan agar upaya efisiensi anggaran tidak berdampak pada penurunan kualitas makanan yang diterima anak-anak.
“Kualitas gizi, kebersihan, dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi standar gizi yang diterima anak-anak Indonesia,” katanya.
Ivan menegaskan prinsip yang harus dijaga dalam pelaksanaan MBG adalah “Zero Korupsi, Zero Mark-Up, dan Zero Penurunan Kualitas Gizi”.
Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan
Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, DPRD Jambi membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Bahkan, pihaknya siap turun langsung ke lapangan bersama masyarakat untuk memantau distribusi program.
“Kami mendukung penuh Program MBG, tetapi juga mendukung pengawasan yang ketat. Programnya harus berjalan, manfaatnya sampai kepada rakyat, dan pengelolaannya harus bersih,” ujarnya.
Ivan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal program tersebut demi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para penerima.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Ismed Wijaya, menyatakan Pemerintah Provinsi Jambi siap mendukung dan mengawal pelaksanaan Program MBG.
“Kami siap mengawal MBG ini sampai selesai, agar tidak ada anak Indonesia yang kelaparan dan seluruhnya dapat tumbuh cerdas. Ini adalah program mulia dari Presiden,” kata Ismed. (*)