Peserta berfoto bersama usai diskusi tentang dampak tambang batu bara terhadap Orang Rimba dan masyarakat Bathin XXIV di Gedung LPPM Unja.
MUARO JAMBI— Masyarakat adat Orang Rimba dan warga desa di Kabupaten Batang Hari menuntut perlindungan dari dampak aktivitas tambang batu bara yang masuk ke wilayah hidup mereka. Desakan ini muncul saat diskusi kelompok yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan penggiat lingkungan di Universitas Jambi, Rabu (24/6).
Tumenggung Ngelembo menjelaskan, ruang hidup komunitas mereka seluas 3.495 hektare di sisi timur Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) ternyata sebagian termasuk area tambang dan perkebunan kelapa sawit. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan keamanan, kesehatan, dan kelangsungan hidup komunitas Orang Rimba.
“Ruang hidup kami seharusnya bebas dari aktivitas tambang dan perkebunan, tapi kenyataannya ada konsesi perusahaan di dalamnya. Ini bisa memicu konflik dan merusak lingkungan,” ujar Ngelembo.
Warga Kecamatan Bathin XXIV, Susanto, menambahkan bahwa tambang yang beroperasi di dekat Desa Jelutih dan Sungai Rotan justru menimbulkan pencemaran dan risiko kesehatan. Pemerintah baru saja mengeluarkan izin untuk 15 lokasi tambang baru, yang dikhawatirkan akan menambah beban lingkungan bagi masyarakat lokal.
Pemerintah daerah melalui Kabag Sumber Daya Alam Setda Batang Hari, Hannurofik, menyatakan bahwa keberadaan tambang memiliki dua sisi: potensi ekonomi untuk daerah, dan dampak bagi warga. Diskusi ini diharapkan menjadi saluran untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat pusat.
Robert Aritonang, Manajer Program KKI Warsi, menegaskan bahwa hasil diskusi akan dijadikan dasar rekomendasi untuk advokasi dan mediasi. Tujuannya memastikan hak komunitas Orang Rimba tetap terlindungi dan kelestarian lingkungan dapat dijaga secara berkelanjutan.
“Rekomendasi ini penting agar kepentingan ekonomi tidak mengorbankan hak hidup masyarakat adat dan kualitas lingkungan,” ujarnya.
Diskusi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi lingkungan untuk menjembatani konflik antara aktivitas pertambangan dan perlindungan masyarakat lokal. (*)