Sejumlah pekerja memperbaiki ruas Jalan Jenderal Sudirman yang mengalami kerusakan di Kabupaten Batang Hari. Perbaikan yang dilakukan Dinas PUTR Provinsi Jambi tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat melintasi jalur tersebut.
JAMBI– Perbaikan jalan rusak di pusat Kota Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, akhirnya mulai dilakukan. Namun di balik langkah tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah perbaikan ini akan bertahan jika akar persoalan tak disentuh?
Ruas Jalan Jenderal Sudirman yang berada di depan Kantor Bupati Batanghari selama ini dikenal sebagai salah satu titik dengan kerusakan paling parah. Puluhan lubang menganga, membahayakan pengguna jalan, sekaligus mencoreng wajah ibu kota kabupaten.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi kini melakukan penanganan permanen dengan metode flexible pavement melalui lapisan AC-BC dan AC-WC. Pekerjaan overlay dilakukan sepanjang sekitar 450 meter, disertai tambal sulam pada titik prioritas.
BACA JUGA:Bila Jalan Tol Jambi-Palembang Mulai Beroperasi, Segini Diperkirakan Tarif untuk Mobil Pribadi
Namun, perbaikan fisik ini dinilai belum menyentuh persoalan utama. Warga secara terbuka menyebut aktivitas truk batu bara sebagai salah satu penyebab utama kerusakan jalan yang terus berulang.
Di lapangan, truk bermuatan berat masih terlihat melintas di jalan kota. Dugaan pelanggaran muatan pun mencuat, dengan indikasi kendaraan membawa beban melebihi kapasitas jalan.
“Kondisinya sudah lama rusak, dan makin parah sejak banyak truk batu bara lewat. Banyak yang muatannya berlebih, sampai ada yang patah as,” ungkap Arbain, warga setempat.
Situasi ini memunculkan tanda tanya serius terkait pengawasan. Jika kendaraan berat tetap melintas tanpa pengendalian ketat, maka perbaikan jalan berpotensi hanya menjadi solusi jangka pendek yang terus menguras anggaran.
Sementara itu, warga lain, Reni, mengaku terpaksa tetap menggunakan jalan tersebut meski berisiko. Ia berharap ada langkah tegas dari pemerintah, bukan hanya perbaikan fisik.
“Kalau cuma diperbaiki tapi truk masih lewat, ya akan rusak lagi. Harus ada aturan tegas,” katanya.
Hingga kini, belum terlihat adanya penguatan pengawasan secara nyata terhadap kendaraan angkutan berat di jalur tersebut. Padahal, pembatasan tonase dan jalur khusus angkutan tambang kerap menjadi wacana yang berulang.
Pertanyaannya, sejauh mana komitmen pengawasan itu dijalankan di lapangan?
Tanpa penertiban yang konsisten, perbaikan jalan berisiko menjadi siklus yang terus berulang: rusak, diperbaiki, lalu rusak kembali. Di tengah keterbatasan anggaran, kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga keselamatan masyarakat.
BACA JUGA:Tol Jambi-Palembang Makin Dekat, Perjalanan 7 Jam Bakal Terpangkas Jadi 3 Jam
Kini publik menunggu, apakah pemerintah hanya fokus pada tambal sulam infrastruktur, atau berani menyentuh persoalan mendasar: pengendalian truk batu bara yang selama ini dianggap sebagai “aktor utama” di balik kerusakan jalan. (*)