Bupati Sarolangun Hurmin bersama Forkompinda saat mengecek kesiap siagaan penanganan Karhutla
SAROLANGUN– Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sarolangun memasuki fase yang patut diwaspadai. Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 156 titik panas (hotspot) terdeteksi tersebar di 11 kecamatan, menjadi sinyal meningkatnya potensi kebakaran di tengah musim kemarau.
Data tersebut disampaikan Bupati Sarolangun H. Hurmin saat memimpin Apel Gabungan dan Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Karhutla 2026 di Lapangan Gunung Kembang, Kamis (9/7/2026). Ia menegaskan, setiap hotspot harus direspons cepat agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan.
BACA JUGA:Darurat Karhutla di Jambi! 81 Posko Siaga Pantau Ribuan Titik Panas, Warga Diminta Waspada!
"Sebaran hotspot di 11 kecamatan menjadi alarm bagi seluruh pihak. Kita tidak boleh lengah karena ancaman karhutla masih sangat tinggi," tegas Hurmin.
Ia menjelaskan, titik panas memang belum tentu menandakan telah terjadi kebakaran. Namun, setiap kemunculannya harus menjadi dasar untuk memperkuat patroli, pemantauan, dan langkah penanganan sejak dini.
Menurut Hurmin, potensi karhutla tidak hanya mengancam kawasan hutan lindung dan konservasi, tetapi juga hutan tanaman industri, area perkebunan perusahaan, hingga lahan milik masyarakat. Jika tidak dicegah, dampaknya akan meluas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat kabut asap, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat.
Karena itu, ia menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dibebankan kepada satu instansi. Seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat harus bergerak secara terpadu.
Hurmin menegaskan, apel kesiapsiagaan bukan sekadar agenda rutin atau seremoni tahunan, melainkan bentuk kesiapan nyata menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kebakaran. Ia mengingatkan bahwa langkah pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan pemadaman setelah api membesar.
Dalam arahannya, Bupati meminta TNI, Polri, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga Tim Reaksi Cepat memperkuat koordinasi dan meningkatkan patroli di wilayah-wilayah rawan.
Ia juga menginstruksikan optimalisasi pemantauan hotspot berbasis teknologi yang dipadukan dengan patroli lapangan. Seluruh instansi terkait diminta segera menyiapkan rencana kontinjensi serta memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, dan sarana pendukung penanggulangan karhutla.
Tak hanya itu, camat, lurah, kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas diminta aktif mengedukasi masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar, sekaligus menyosialisasikan sanksi hukum bagi pelaku pembakaran.
BACA JUGA:Pencegahan Karhutla di Tanjab Timur, Lahan Gambut Jadi Perhatian Khusus
"Siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum. Penegakan hukum penting untuk memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan," ujar Hurmin.
Pemerintah Kabupaten Sarolangun berharap seluruh langkah pencegahan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar risiko karhutla selama musim kemarau dapat ditekan serta kelestarian lingkungan tetap terjaga. (*)