Pakar politik dan militer Selamat Ginting ketika menjadi pembicara dalam sebuah diskusi terkait refleksi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
JAKARTA — Kedekatan politik Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai bukan alasan bagi pemerintah untuk kehilangan kewaspadaan. Pakar politik dan militer Selamat Ginting mengingatkan Prabowo agar tetap membaca setiap pergerakan politik di sekeliling kekuasaannya.
Pesan itu disampaikan Selamat dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Agustus 2026. Menurut dia, hubungan yang tampak harmonis di panggung politik tidak otomatis menunjukkan kesamaan kepentingan.
“Di politik berdekatan belum tentu sejalan. Dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa tahu,” ujar Selamat.
BACA JUGA:AHY Beri Restu, Fauzi Ansori Terpilih Ketua Demokrat Jambi
Ia menilai tantangan Prabowo bukan semata berasal dari dinamika politik hari ini, melainkan juga dari jaringan kekuasaan yang telah terbentuk selama satu dekade pemerintahan sebelumnya. Jaringan tersebut, kata dia, tidak mudah dibongkar karena telah memiliki pengaruh di berbagai sektor.
Karena itu, Prabowo dinilai membutuhkan strategi yang lebih terukur, terutama dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi. Pemerintah juga diminta memastikan institusi negara tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu.
Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan Selamat adalah keberadaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Ia menilai satgas tersebut memiliki posisi strategis dalam menertibkan penguasaan sumber daya alam sekaligus menghadapi kepentingan oligarki.
Namun, Selamat justru mencium potensi pelemahan terhadap Satgas PKH. Ia mengaitkan isu tersebut dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang hingga kini menjadi salah satu agenda penting dalam pemberantasan kejahatan ekonomi.
“Ini ada upaya melindungi kroni dengan melemahkan, membubarkan Satgas PKH. Ini bertepatan dengan pembahasan RUU Perampasan Aset,” tegasnya.
Selamat juga meminta Prabowo tidak mengabaikan gejolak politik yang terjadi pada Agustus tahun sebelumnya. Bagi dia, rangkaian peristiwa tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi dalam membaca kemungkinan perubahan konfigurasi kekuatan politik di sekitar pemerintah.
Pidato Prabowo di hadapan DPR RI, menurut Selamat, turut memperlihatkan adanya keinginan Presiden untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan kalkulasinya sendiri dan tidak berada di bawah kendali kelompok tertentu.
“Presiden Prabowo terkesan tidak mau didikte. Dia punya cara sendiri,” ujarnya.
Atas dasar itu, Selamat mendorong Prabowo mengevaluasi secara serius jajaran elite yang menopang pemerintahannya. Evaluasi tersebut, menurut dia, dapat ditempuh melalui reshuffle kabinet maupun pembenahan pada institusi penegak hukum dan militer.
Ia menilai pembenahan tidak boleh berhenti pada pergantian figur. Pemerintah perlu memastikan sektor hukum, politik, dan ekonomi bergerak dalam satu arah agar tidak menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan kekuatan politik tertentu.
Selamat juga mengingatkan Prabowo bahwa pergantian kekuasaan tidak selalu diawali oleh konflik politik terbuka. Persoalan ekonomi, hukum, dan perebutan pengaruh dapat saling berkelindan hingga menciptakan tekanan serius terhadap sebuah pemerintahan.
BACA JUGA:PDIP Tegaskan Peran sebagai Penyeimbang Pemerintah, Bukan Oposisi maupun Koalisi
Faktor usia Presiden serta kemungkinan dimanfaatkannya celah oleh kekuatan lama juga dinilai perlu diperhitungkan. Selamat merujuk pada sejarah politik Indonesia yang menunjukkan bahwa perubahan kekuasaan dapat terjadi ketika keseimbangan kekuatan di sekitar seorang pemimpin mulai bergeser.
Dalam situasi seperti itu, ia menilai Prabowo perlu memastikan lembaga negara benar-benar bekerja secara independen dan efektif. Ia juga mempertanyakan kemampuan KPK dan Polri dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan warisan kekuasaan sebelumnya.
“KPK, Polri nggak bisa diandalkan karena warisan lama,” tandas Selamat. (*)