Pengamat Kebijakan Publik, Nasroel Yasir
JAMBI–Rentetan pengunduran diri pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mulai memunculkan pertanyaan yang lebih serius. Pengamat Kebijakan Publik, Nasroel Yasir, meminta pemerintah tidak berhenti pada urusan administrasi, tetapi membongkar secara jelas alasan di balik setiap pejabat yang memilih meninggalkan jabatannya.
Menurut Nasroel, persoalan utama bukan sekadar siapa yang mundur, melainkan bagaimana proses seorang pejabat bisa sampai menduduki posisi tersebut. Rekrutmen, seleksi, hingga penempatan harus dilakukan secara terukur agar tidak berujung pada persoalan setelah pelantikan.
“Rekrutmen pejabat harus jelas-jelas, jangan asal dilantik,” kata Nasroel Yasir, Rabu (19/8/2026).
BACA JUGA:Pejabat Silih Berganti Mundur di Era Maulana-Diza, Ada Apa di Balik Rentetan Pengunduran Diri?
Ia menilai, pengunduran diri seorang pejabat—terlebih bila masa jabatannya belum berlangsung lama—semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Jangan sampai keputusan tersebut hanya dicatat sebagai pergantian administratif tanpa pernah ditelusuri penyebabnya.
Nasroel mengatakan pemerintah perlu memastikan apakah pengunduran diri benar-benar lahir dari keputusan pribadi atau terdapat faktor lain yang ikut mendorongnya.
Kemungkinan adanya tekanan, menurut dia, juga tidak bisa langsung ditutup. Namun, Nasroel menegaskan dugaan tersebut tidak boleh berubah menjadi tuduhan tanpa dasar. Klarifikasi kepada pejabat yang bersangkutan menjadi langkah penting untuk memastikan persoalan sebenarnya.
“Bisa jadi ada tekanan, bisa jadi bosan. Dalam artian mungkin ‘bosan’ didatangi tim-tim. Ini kan kita meraba-raba. Tekanan juga ada yang lembut, ada yang kencang, mungkin ini agak kencang dikit,” ujarnya.
Karena itu, Nasroel meminta Wali Kota Jambi Maulana tidak hanya menerima surat pengunduran diri sebagai dokumen administratif. Ia mendorong Maulana memanggil langsung pejabat yang mengundurkan diri untuk menggali alasan secara terbuka.
“Wali kota harus memanggil kedua pejabat tersebut. Pastikan faktor pengunduran dirinya,” tegasnya.
Bagi Nasroel, klarifikasi tersebut penting agar ruang spekulasi tidak semakin melebar. Terlebih, muncul kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya intervensi dari pihak di luar struktur pemerintahan.
Ia mengingatkan, birokrasi akan sulit bekerja secara independen apabila keputusan-keputusan pemerintahan dipengaruhi pihak luar.
“Kalau campur tangan pihak luar, ini akan jadi preseden buruk. Siapapun yang duduk di sana bakal tersandera, karena disetir pihak luar,” tegasnya.
Dua Pejabat Jadi Sorotan
Sorotan tersebut muncul setelah kabar pengunduran diri Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiyono dan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK) Nanang Sunarya mencuat.
Kepala BKPSDMD Kota Jambi, Rizalul Fikri, sebelumnya membenarkan adanya surat pengunduran diri kedua pejabat tersebut. Namun, proses administrasinya masih berjalan dan dokumen pengunduran diri juga harus diunggah melalui sistem MyASN.
Di tengah situasi itu, Nanang akhirnya memberikan penjelasan mengenai keputusannya.
Ia membenarkan mundur dari jabatan struktural Kabid GTK. Namun, Nanang menegaskan langkah tersebut tidak berkaitan dengan persoalan internal Pemkot Jambi.
Ia memilih kembali ke jabatan fungsional sebagai pengawas sekolah.
“Benar, Sayo mengundurkan diri dari jabatan struktural Kabid GTK karena ingin kembali ke jabatan fungsional pengawas sekolah,” kata Nanang.
Nanang bahkan mengaku tidak mengetahui bahwa Sugiyono juga memilih mengundurkan diri. Ia menyebut kedua peristiwa tersebut terjadi secara kebetulan.
“Kebetulan saja itu. Saya kaget jugo Pak Kadis mengundurkan diri jugo,” ujarnya.
BACA JUGA:Kasus Dugaan Pelecehan Verbal Guru SDN 64 Jambi Masih Didalami, Disdik Tunggu Keterangan Korban
Meski Nanang telah memberikan alasan, dua pengunduran diri yang muncul hampir bersamaan tetap menjadi perhatian. Sebab, di tengah pemerintahan Maulana-Diza yang masih berjalan, perubahan pada sejumlah posisi strategis kembali memunculkan pertanyaan tentang stabilitas dan dinamika internal birokrasi Pemkot Jambi.
Kini bola berada di tangan Pemkot Jambi. Jika seluruh pengunduran diri memang murni keputusan pribadi, pemerintah tinggal memastikan hal tersebut secara terbuka. Namun jika ada faktor lain, publik tentu berharap persoalan tersebut tidak dibiarkan menjadi rumor yang terus berkembang. (*)