Mantan Kepala BPPRD Jambi Jadi Tersangka Korupsi Proyek Pemutakhiran Pajak Rp1,8 Miliar

JAMBI – Penyidikan dugaan korupsi proyek pemutakhiran data pajak daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara belanja konsultansi senilai Rp1,8 miliar tersebut.

Salah satu tersangka adalah Nella Ervina, yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi. Penetapan tersangka terhadap Nella berkaitan dengan jabatannya sebagai Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi sekaligus Pengguna Anggaran (PA) pada 2024.

Penetapan kelima tersangka diumumkan Kepala Kejari Jambi, Kamin, bersama tim penyidik Tindak Pidana Khusus, Kamis (8/10/2026).

BACA JUGA:Kasus Korupsi DAK SMK Jambi Masuk Babak Baru, Tiga Tersangka dan Aset Rp8,4 Miliar Dilimpahkan ke Kejaksaan

Selain Nella, penyidik menetapkan ID, yang ketika itu menjabat Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi BPPRD Kota Jambi sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Tiga tersangka lainnya masing-masing HW, seorang PNS pada Dinas PUPR Kota Jambi yang disebut berperan sebagai broker; NAS selaku Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna sebagai pihak penyedia; serta RS, tenaga pendukung perusahaan tersebut yang berperan sebagai surveyor.

Kamin mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam kegiatan pemutakhiran pajak daerah.

Diduga Ada Kesepakatan Sebelum Tender

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejari Jambi, dugaan penyimpangan disebut bermula sebelum proses tender berlangsung.

Nella selaku PA bersama ID sebagai PPK diduga telah melakukan kesepakatan dengan HW dan NAS untuk mengarahkan pekerjaan kepada PT Bumi Harmoni Indoguna.

Proyek tersebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp1,8 miliar. Penyidik menduga terdapat kesepakatan pemberian kickback fee sebesar 25 persen dari nilai anggaran setelah dikurangi pajak.

BACA JUGA:Kasus Korupsi Lahan Akses Pelabuhan Ujung Jabung, Mantan Kepala BPN Tanjabtim dan Pejabat Pertanahan Ditahan

“Diduga terdapat komitmen dari pihak penyedia untuk memberikan kickback fee sebesar 25 persen dari total anggaran kegiatan setelah dipotong pajak,” ujar Kamin.

Dugaan penyimpangan kemudian berlanjut pada pelaksanaan pekerjaan. Konsultansi yang seharusnya menghasilkan data pajak yang telah diperbarui dan tervalidasi disebut tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Survei Pajak Diduga Tak Dilaksanakan

Salah satu persoalan yang ditemukan penyidik berkaitan dengan survei dan validasi terhadap subjek maupun objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kegiatan yang seharusnya dilakukan di lapangan tersebut diduga tidak berjalan sesuai kontrak. Bahkan, sebagian besar tenaga ahli dan tenaga pendukung yang dipersyaratkan dalam KAK disebut tidak dilibatkan dalam pekerjaan.

Persoalan lain muncul terkait pembayaran tenaga kerja. Penyidik menduga honor sebagian besar tenaga ahli dan tenaga pendukung tidak pernah dibayarkan. Namun, dokumen tanda terima pembayaran gaji diduga dibuat seolah-olah pembayaran telah dilakukan.

Penyidik juga menduga terjadi rekayasa terhadap hasil pekerjaan. Data pemutakhiran pajak disebut seolah-olah telah melalui proses survei dan validasi yang melibatkan Ketua RT dan Lurah.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan, proses tersebut diduga tidak pernah dilakukan.

“Padahal proses survei dan validasi tersebut tidak dilakukan. Data yang diserahkan diduga bukan berasal dari hasil survei, melainkan data DHKP lama yang diberikan BPPRD Kota Jambi pada awal pekerjaan,” kata Kamin.

Dengan kondisi tersebut, tujuan proyek untuk menghasilkan basis data objek pajak yang mutakhir dan tervalidasi diduga tidak tercapai.

Termasuk target membangun aplikasi survei yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi berbasis web untuk menyajikan visualisasi data objek pajak terkini.

Kerugian Negara Capai Rp1,37 Miliar

Dugaan penyimpangan tersebut tidak hanya berdampak pada hasil pekerjaan, tetapi juga menimbulkan kerugian keuangan negara.

BACA JUGA:Kejati Jambi Tetapkan EF Tersangka Keempat Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Ujung Jabung

Berdasarkan hasil penghitungan Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp1.378.180.183.

Setelah penetapan tersangka, kelima orang tersebut langsung menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari.

Penahanan dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni Lapas Kelas II A Jambi dan Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.

Kejari Jambi memastikan proses penyidikan belum berhenti pada penetapan dan penahanan lima tersangka. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap lebih jauh rangkaian dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.

“Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan melalui saluran resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Kamin. (*)