Program bantuan sosial bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci
KERINCI-Program bantuan sosial bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, menuai keluhan dari sejumlah penerima manfaat. Warga mempertanyakan transparansi penyaluran material setelah mendapati sejumlah bahan bangunan yang diterima diduga tidak sesuai dengan alokasi yang seharusnya.
Keluhan warga tidak hanya menyangkut jumlah material. Mereka juga mempertanyakan mekanisme penetapan harga serta penggunaan anggaran karena penerima mengaku tidak pernah mendapatkan nota atau rincian pembelian dari toko penyedia.
Dari keterangan sejumlah penerima manfaat, pengurangan diduga terjadi pada hampir seluruh jenis material yang telah dikirim. Semen, misalnya, disebut hanya diterima sebanyak 20 sak dari alokasi 30 sak.
BACA JUGA:Kelangkaan Solar di Kerinci Diduga Akibat Penyaluran ke PETI
Pengurangan juga diduga terjadi pada material lainnya. Atap seng yang seharusnya tiga kodi disebut hanya dikirim sekitar 1,5 kodi. Kasau dari 20 batang menjadi 18 batang, sedangkan kusen disebut hanya lima batang dari tujuh batang yang dialokasikan.
Untuk pintu dan kusen pintu, warga menyebut masing-masing hanya menerima satu unit dari dua unit yang seharusnya. Engsel pintu juga disebut hanya tiga set dari empat set.
Keluhan serupa disampaikan terkait paku berbagai ukuran yang disebut hanya sekitar 3 hingga 4 kilogram, sementara alokasi yang diketahui warga mencapai lima kotak. Besi ukuran 8 juga disebut hanya 13 batang dari kebutuhan 14 batang.
Sejumlah material bahkan diklaim belum diterima sama sekali, di antaranya kusen jendela, besi cincin dan papan mal.
Kondisi tersebut membuat warga mempertanyakan ke mana material yang tidak mereka terima dan bagaimana perhitungan anggaran program tersebut dilakukan.
Persoalan transparansi semakin disorot karena warga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penentuan harga maupun pembelian material. Pendamping lapangan disebut menyampaikan bahwa harga dan rincian barang merupakan hasil kesepakatan antara penerima bantuan dan toko penyedia.
Warga membantah hal tersebut. Mereka mengaku tidak pernah menandatangani atau menerima nota maupun kuitansi pembelian yang dapat menunjukkan harga dan jumlah material yang dibelanjakan.
Masalah lain muncul ketika pengiriman material tahap kedua disebut dihentikan dengan alasan anggaran telah habis. Penghentian itu dipertanyakan karena sejumlah rumah penerima bantuan masih dalam kondisi belum rampung.
“Hampir semua bahan bangunan dikurangi. Pengiriman tahap kedua dihentikan dengan alasan uang habis, sementara nota pembelian tidak pernah kami lihat,” ujar salah seorang penerima manfaat.
Atas berbagai persoalan tersebut, warga menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program yang melibatkan oknum pendamping berinisial YY dan AR. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian dari pihak berwenang.
Warga meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Sosial, serta aparat pengawasan internal pemerintah daerah tidak berhenti pada verifikasi administrasi, tetapi turun langsung mengecek kondisi rumah, menghitung ulang material yang telah diterima, serta mencocokkannya dengan alokasi dan anggaran program.
Mereka juga meminta toko penyedia material diperiksa untuk memastikan kesesuaian antara barang yang dibeli, jumlah yang dikirim, harga material, serta nilai anggaran yang digunakan.
Hingga berita ini ditulis, pihak Dinas Perkim dan Dinas Sosial belum memberikan tanggapan atas keluhan serta dugaan penyimpangan yang disampaikan warga. (*)