Polemik Kebijakan Sampah, Warga Desak DPRD Kota Jambi Gunakan Hak Angket

JAMBI— Isu pengelolaan sampah di Kota Jambi kembali memanas setelah sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menolak Kebijakan Wali Kota Jambi mendatangi DPRD Kota Jambi, Senin (22/6). Mereka menuntut lembaga legislatif menggunakan hak angket untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah kota.

Aksi tersebut dipicu oleh penilaian bahwa sejumlah kebijakan terkait pengelolaan sampah dinilai tidak berjalan efektif dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Massa menilai kebijakan yang diterapkan belum melalui proses komunikasi dan sosialisasi yang memadai.

Perwakilan massa, Ketua YLKI Jambi Ibnu Khaldun, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi juga mendorong adanya langkah pengawasan yang lebih tegas dari DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, minimnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan menjadi salah satu faktor munculnya penolakan di sejumlah wilayah. Ia menilai kondisi tersebut perlu segera dievaluasi agar tidak berlarut-larut.

Di sisi lain, DPRD Kota Jambi menyatakan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan sebelum menentukan sikap politik lebih lanjut. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyebut terdapat sejumlah kebijakan pengelolaan sampah yang selama ini belum dibahas secara formal bersama legislatif.

Beberapa di antaranya mencakup pembongkaran tempat pembuangan sampah (TPS) permanen serta pembangunan depo sampah yang disebut menggunakan skema dana tanggap darurat tanpa pembahasan bersama DPRD.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penggunaan hak angket tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh pimpinan DPRD. Mekanisme tersebut harus melalui usulan fraksi dan pembahasan bersama seluruh unsur dewan sesuai aturan yang berlaku.

DPRD Kota Jambi memastikan akan mempercepat pembahasan persoalan tersebut dengan memanggil pihak terkait dalam waktu dekat. Hasil pertemuan itu nantinya akan diumumkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk transparansi. (*)