Geger! DPR Minta Kasus Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi Diusut Tuntas

JAKARTA-Desakan agar aparat bergerak cepat mengusut dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial M (30) di Jawa Tengah terus menguat. Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta proses hukum dilakukan secara menyeluruh, terutama karena kasus tersebut diduga menyeret seorang anggota kepolisian.

Menurut Abdullah, apabila dugaan tersebut terbukti, pelaku harus menerima hukuman seberat-beratnya. Ia menilai keterlibatan oknum aparat dalam tindak pidana semacam ini bukan hanya merugikan korban, tetapi juga mencoreng kredibilitas institusi kepolisian di mata publik.

"Proses hukum harus berjalan cepat dan transparan. Jika terbukti bersalah, pelaku wajib dijatuhi hukuman maksimal," tegas Abdullah di Jakarta, Sabtu.

BACA JUGA:Polisi Tangkap Taufik Hidayat, Korban Diduga Dipaksa Bertato Selama Penganiayaan

Berdasarkan informasi yang beredar, korban diduga mengalami penyekapan sejak 2023. Selama berada dalam penguasaan pelaku, M disebut mengalami kekerasan fisik dan bahkan dipaksa mengonsumsi narkotika. Dugaan tersebut, kata Abdullah, harus dibuktikan melalui penyidikan yang profesional dan tanpa intervensi.

Ia menilai kasus ini menambah daftar panjang dugaan kekerasan terhadap perempuan yang belakangan menyita perhatian publik, setelah sebelumnya muncul kasus serupa di Bandung yang melibatkan korban berinisial YTR.

Selain menuntut penegakan hukum, Abdullah meminta negara memastikan korban memperoleh perlindungan penuh, mulai dari pendampingan hukum, layanan kesehatan, hingga pemulihan psikologis. Menurutnya, korban tidak boleh dibiarkan menghadapi proses hukum sendirian.

Karena perkara ini diduga melibatkan aparat penegak hukum, Abdullah juga mendorong Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan LPSK turun memberikan perlindungan maksimal kepada korban beserta keluarganya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya intimidasi maupun perlakuan yang dapat memperburuk kondisi korban selama proses hukum berlangsung.

Ia turut meminta penyidik tidak berhenti pada dugaan penyekapan dan penganiayaan. Apabila dalam penyidikan ditemukan alat bukti yang mengarah pada tindak pidana narkotika atau keterlibatan pihak lain, seluruh fakta tersebut harus diungkap hingga tuntas.

BACA JUGA:Polisi Dalami Latar Belakang Penyerangan Dua Petugas Lalu Lintas di Angso Duo

"Jika memang ada jaringan atau pihak lain yang terlibat, semuanya harus dibuka secara transparan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri sekaligus memberantas peredaran narkotika," ujarnya.

Sementara itu, Propam Polda Jawa Tengah dilaporkan telah menahan sekaligus memeriksa Aiptu N yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Polda Jawa Tengah juga menyatakan tidak akan memberikan toleransi kepada setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran dan memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)