Soroti Celah Kebocoran PAD, DPRD Sungai Penuh Desak Akhiri Retribusi Manual

SUNGAI PENUH – Komisi I DPRD Kota Sungai Penuh mengarahkan perhatian serius terhadap sistem pengelolaan retribusi daerah yang hingga kini masih mengandalkan mekanisme manual. Pola tersebut dinilai tidak lagi sejalan dengan tuntutan tata kelola keuangan yang transparan dan berpotensi membuka ruang terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai tindak lanjut, Komisi I menjadwalkan pemanggilan Badan Keuangan Daerah (BKUD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kedua organisasi perangkat daerah itu akan dimintai penjelasan mengenai sistem yang berjalan sekaligus langkah konkret mempercepat penerapan pembayaran berbasis digital.

BACA JUGA:Dugaan ASN 'Absen Lalu Menghilang' Diselidiki, BKPSDM Sungai Penuh Telusuri Rekayasa GPS

Anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Adharianto, menilai sudah saatnya pemerintah daerah meninggalkan pola pemungutan konvensional. Menurutnya, penggunaan sistem manual menyulitkan proses pengawasan, memperlemah akurasi pencatatan, dan tidak memberikan jaminan transparansi dalam pengelolaan penerimaan daerah.

"Kalau masih manual, kita tidak bisa menjamin transparansi dan akurasi. Ini celah yang harus segera ditutup. Ke depan, pembayaran harus berbasis digital seperti EDC, Virtual Account, atau QRIS," tegasnya.

Ketua Fraksi PAN itu menegaskan, digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan instrumen penting untuk memastikan seluruh penerimaan retribusi tercatat secara otomatis dan langsung masuk ke kas daerah. Dengan sistem elektronik, peluang terjadinya manipulasi data maupun kebocoran penerimaan diharapkan dapat diminimalkan.

Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD telah menjalin komunikasi awal dengan pihak perbankan, termasuk Bank Kerinci, yang menyatakan kesiapan mendukung implementasi sistem pembayaran digital. Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membatasi pilihan kerja sama hanya pada satu lembaga perbankan.

"Sistemnya harus terbuka dan kompetitif. Jangan sampai justru terbatas karena kerja sama yang tidak maksimal," ujarnya.

Retribusi pasar menjadi sektor yang dinilai paling mendesak untuk dibenahi. Hingga kini, proses penarikan retribusi di lapangan masih dilakukan secara konvensional, sehingga pengawasan terhadap penerimaan dinilai belum optimal.

Komisi I juga menyoroti keberhasilan sejumlah daerah, seperti Bukittinggi, yang telah lebih dahulu menerapkan sistem pembayaran digital. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan retribusi sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah.

DPRD mengingatkan bahwa keterlambatan bertransformasi ke sistem digital dapat membuat potensi PAD terus menguap tanpa pengawasan yang memadai. Karena itu, digitalisasi dinilai perlu diterapkan secara menyeluruh, tidak hanya pada retribusi pasar, tetapi juga sektor parkir, layanan kebersihan, hingga objek wisata.

BACA JUGA:DPRD Sungai Penuh Soroti Efektivitas APBD 2025, Minta Anggaran Berdampak Nyata

Dalam waktu dekat, BKUD dan Bapenda akan dipanggil untuk memaparkan kesiapan, komitmen, serta rencana implementasi digitalisasi sistem pembayaran retribusi di Kota Sungai Penuh.

"Ini bukan lagi wacana, tapi kebutuhan. Kalau tidak segera dijalankan, kita khawatir PAD tidak pernah benar-benar optimal," tutup Adharianto. (*)