Warga Jambi Geruduk DPR RI, Tolak Pemblokiran Tanah Zona Merah Pertamina

JAMBI-Ketegangan warga yang menolak kebijakan pemblokiran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi memuncak. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Warga Tolak Zona Merah Jambi bersiap melakukan aksi langsung ke ibu kota, Jakarta, untuk menyuarakan aspirasi mereka di hadapan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.

Rombongan dijadwalkan tiba di Jakarta pada Kamis, 9 Juli, pukul 13.00 WIB. Mereka membawa dokumen dan bukti-bukti yang menurut mereka mendukung penolakan pemblokiran tanah. Perjalanan ke Jakarta dilakukan secara gotong royong, sebagian biaya ditanggung secara swadaya oleh warga.

BACA JUGA:Polemik Kebijakan Sampah, Warga Desak DPRD Kota Jambi Gunakan Hak Angket

Ketua Divisi Advokasi Forum, Suhatman Pisang, menegaskan, “Kami siap membawa suara lebih dari 20 ribu warga yang terdampak. Ini bukan sekadar aksi simbolis, tapi perjuangan nyata untuk mempertahankan hak kami.”

Penggerak forum, Derry Anandia, menambahkan, perjalanan ini menandai babak baru perjuangan warga setelah berbagai upaya komunikasi dengan pemerintah pusat sebelumnya belum membuahkan hasil. “Kesempatan menyampaikan aspirasi langsung di DPR RI adalah titik penting bagi perjuangan kami,” katanya.

Kepedulian masyarakat terlihat dari dukungan berbagai pihak, termasuk kelompok perempuan yang menyiapkan logistik untuk perjalanan, serta donasi sukarela dari warga yang ingin memastikan rombongan dapat berangkat. Bahkan, beberapa anggota DPRD Kota Jambi turut memberikan dorongan agar aspirasi warga dapat terdengar.

Ketua Forum, M. Makin, menegaskan, “Perjuangan masih panjang. Kami berharap jalur parlemen bisa memberikan solusi yang nyata dan berpihak pada warga, bukan sekadar retorika.”

BACA JUGA:Ribuan Warga Jambi Turun ke Jalan, Desak Program MBG Tetap Berjalan

Aksi ini menjadi sorotan karena memperlihatkan kekuatan kolaborasi masyarakat sipil dalam menuntut hak atas tanah dan mendorong pemerintah mendengar suara rakyat. Warga berharap bahwa kehadiran mereka di Jakarta tidak hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi langkah konkret menuju penyelesaian sengketa yang telah berlangsung bertahun-tahun. (*)